Di Desa Mondoe, air tak lagi bernyanyi. Suara gemericik yang dulu menentramkan kini berganti dengan retak tanah dan desir angin kering.
Bendungan yang dulu menjadi nadi kehidupan petani kini menyisakan lumpur setinggi lutut, mengeras di bawah matahari yang garang.
Saluran-saluran air yang dulu mengalirkan harapan ke petak-petak sawah kini retak, kosong, sepi.
***
Di awal November 2025, di Desa Mondoe, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rusman (35) berdiri di tepi bendungan kecil di bawah terik matahari yang membakar kulit. Ia menatap dasar bendungan yang nyaris kering, menyisakan endapan lumpur setinggi setengah meter.
Air yang dulu mengalir deras kini tak bersisa, meninggalkan lumpur dan kubangan sisa air hujan.
Sudah beberapa minggu terakhir, Rusman dan warga lain resah. Bendungan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mulai mengering. Mereka takut, jika keadaan ini berlanjut, sawah-sawah di Mondoe tak lagi bisa ditanami.
“Dulu airnya jernih dan mengalir terus,” kata Rusman pelan, matanya menatap lumpur yang mulai mengeras di bawah panas matahari.
Bagi Rusman, pemandangan itu bukan sekadar tanda kemarau yang panjang, tapi pertanda buruk bagi musim tanam berikutnya. Terlebih, bendungan ini satu-satunya sumber air untuk mengairi sawah warga.
“Saya tanam padi satu hektar, tapi kalau bukan musim padi ya tanam sayur jangka pendek. Sekali siklus panen tiga bulan lebih, dalam setahun bisa dua kali. Tapi kalau tidak dirawat baik-baik, pasti rugi,” ujarnya.
Menurutnya, sejak tambang nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) beroperasi di hulu bendungan yang hanya berjarak sekitar satu kilometer dari lahan pertaniannya, banyak hal berubah, dari udara yang dipenuhi debu, hingga hasil panen yang tak lagi seberapa.
Ia mengaku sudah mulai merasakan perubahan sejak tahun 2020. Saat itu, air masih cukup dan hasil panen lumayan. Namun dalam tiga tahun terakhir, keadaan kian sulit. Hasil panen menurun, sementara biaya perawatan meningkat.
“Padahal harga gabah sekarang lebih tinggi. Harusnya untung, tapi karena hasilnya turun, tetap saja tidak seimbang,” ucapnya.
Perusahaan tambang, kata Rusman, pernah berjanji akan membantu petani. Katanya setiap musim tanam pupuk ditanggung. “Tapi uangnya lewat kepala desa. Nyatanya sampai sekarang tak jelas bantuannya,” tuturnya.
Suatu waktu, hujan deras mengguyur Desa Mondoe. Tapi bukan kegembiraan yang dirasakan Rusman, melainkan kekhawatiran. Sebab air di bendungan keruh, bercampur lumpur.
“Setiap hujan, saya harus menutup saluran persawahan dan membuangnya ke sungai. Kalau tidak, sawah-sawah masyarakat bisa hancur. Bahkan terkadang, masyarakat sampai bertengkar karena air seperti ini. Tidak seperti dulu, tidak normal,” bebernya.
Rusman menunjukkan kedalaman sedimen lumpur pada bendungan yang menjadi sumber air sawah di Desa Mondoe, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Randi Ardiasyah
Rusman menjelaskan, masalah ini muncul berulang setiap musim hujan. Air yang seharusnya menyejukkan justru menjadi ancaman bagi petani. Ketidaknormalan aliran air membuat perselisihan di antara warga tak terhindarkan, menambah beban di tengah kekeringan yang kerap datang di luar musimnya.
Padahal, di musim hujan, para petani di desa itu biasanya mendapat keberlimpahan. Air hujan yang ditampung di bendungan bisa bertahan hingga tiga bulan. Tapi sejak air bercampur lumpur, keberlimpahan itu berubah menjadi kecemasan.
Hasil Panen Kerdil
Kini, hasil panen tak lagi sama. Batang-batang padi tumbuh tak seragam, sebagian kerdil, sebagian menguning sebelum waktunya. Di petakan sawah yang dulu hijau merata, kini ada sela-sela tanah retak yang gagal disirami air bersih.
“Kalau gagal, belum. Tapi pelan-pelan, hasilnya menurun. Dulu semua merata, sekarang siapa yang paling banyak modal buat pupuk, itu yang bisa bertahan,” kata Rusman.
Ia mengingat masa sebelum tambang datang. Dua karung pupuk sudah cukup untuk satu hektare sawah. Tanah masih subur, air masih jernih. Sekarang, delapan karung pun belum tentu mampu membuat batang padi berdiri kokoh. Hujan yang dulu dirayakan kini malah ditakuti, karena airnya membawa lumpur dari bukit yang dikeruk.
Senada dengan Rusman, Sanusi juga merasakan hal yang sama. Pria berusia 70 tahun yang juga seorang petani di Mondoe, mulai khawatir. Dua hektare sawahnya kini bergantung penuh pada hujan.
“Kalau tidak hujan, tidak bersawah kita. Yang jadi masalah ini tambang. Karena sebelum ada tambang, tidak begini,” ujarnya.
Wajahnya menua dalam kekhawatiran yang panjang. Ia mengeluh, sejak air mulai berkurang, pemerintah desa seolah menutup mata. Ia mengaku, keluhan warga sudah berulang kali disampaikan ke kepala desa.
“Tapi dia cuma bilang iya, iya saja. Tidak ada realisasi,” tambahnya.
Tambang di Hulu, Derita di Sawah
Dua kilometer dari lokasi Rusman dan Sunusi, juga terdapat lahan milik Wawan Kurniawan (41). Bahkan lahan milik Wawan berbatasan langsung dengan wilayah konsesi milik PT WIN.
Sekitar sepuluh meter dari hamparan sawah Wawan, menjulang tumpukan tanah merah – overburden (OB) setinggi bukit kecil. Dari situlah air bercampur lumpur mengalir setiap kali hujan datang.
Wawan dan warga lainnya, saat berdiri di atas tumpukan tanah merah — overburden (OB) di Desa Mondoe, Kecamatan Palangga, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Fito: Randi Ardiansyah
Ditempat yang sama, sebuah danau kecil yang menjadi sumber pengairan sawah kini berubah keruh, berwarna kecoklatan. Lumpur menutup permukaan, bahkan alat berat masih terus bekerja, menggali, memindahkan tanah, seolah tak peduli pada sawah-sawah yang perlahan kehilangan napasnya.
“Kalau musim hujan, airnya keruh, kadang berwarna merah. Itu dari tumpukan OB yang turun ke sini. Airnya masuk ke sawah, padahal ini sawah yang produktif,” beber Wawan.
Lahan milik Wawan seluas dua hektare. Dari jumlah itu, hanya sekitar 1,6 hektare yang masih bisa ditanami secara rutin. Namun kini, air yang menjadi sumber pengairan utama juga sudah tercemar.
“Masih dari bendungan itu juga kita ambil airnya. Tidak ada alternatif lain,” katanya.
Dampaknya, kata Wawan, langsung terasa. Lumpur yang terbawa air membuat batang padi tumbuh pendek dan hasil panen menurun.
“Padi jadi agak kerdil. Otomatis kami harus keluarkan biaya lagi buat tambah pupuk,” tuturnya.
Dalam sekali musim tanam, Wawan mengaku menambah sedikitnya 10 karung pupuk. Harga pupuk bersubsidi kini sekitar Rp 90 ribu per karung, tapi sering kali tidak mencukupi. Ia juga membeli pupuk cair tambahan sekitar Rp500 ribu dan racun hama yang biayanya kini mencapai hampir Rp 2 juta.
“Dulu cukup Rp1 juta. Sekarang hama makin banyak, tikus juga tambah banyak karena habitatnya di hutan sudah rusak, sudah di tambang. Akhirnya tikus lari ke sawah,” akunya.
Bagi Wawan, masalah utama bukan hanya pada air, tapi pada sikap perusahaan yang seolah menutup mata. “Kami sudah sampaikan berkali-kali ke PT WIN, ke pengawas di lapangan. Tapi sampai sekarang, responnya sangat kurang,” ucapnya.
Masalah tak berhenti di situ. Saat PT WIN kembali beroperasi di wilayah Konawe Selatan, warga Desa Mondoe mengaku tak pernah mendapat pemberitahuan resmi atau sosialisasi dari perusahaan.
Bahkan, Rusman sempat memalang alat berat yang beroperasi di desanya.“Tapi saya didatangi kepala desa dan humas perusahaan,” kenangnya.
Rusman menuturkan, ia pernah mempertanyakan langsung kepada kepala desa mengapa alat berat bisa beroperasi tanpa pemberitahuan kepada warga.
“Harusnya perusahaan datang ke balai desa dulu, sosialisasi, biar masyarakat tahu apa dampaknya bagi petani. Tapi mereka langsung menambang,” katanya.
Kini keresahan itu menjelma jadi kenyataan. Bendungan mengering, sawah-sawah kehilangan air, dan perusahaan seakan tak peduli.
“Kami sudah resah, dan kami sudah merasakan sendiri dampaknya,” ujar Rusman.
Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman menilai, kerusakan sungai dan irigasi sawah masyarakat Mondoe bukanlah peristiwa alamiah, melainkan dampak dari kelalaian serius PT WIN dalam mengelola aktivitas tambangnya.
“Yang lebih memprihatinkan, pemerintah daerah membiarkan praktik ini terus terjadi tanpa tindakan tegas,” ujar Andi.
Menurutnya, pemerintah dan perusahaan secara sengaja atau setidaknya dengan sadar mengabaikan kewajiban mereka, sehingga sumber-sumber ekonomi dan penghidupan masyarakat Mondoe rusak parah.
“Kami menilai bahwa pembiaran ini merupakan bentuk pelanggaran tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak dasar warga Mondoe, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas sumber penghidupan mereka,” tegasnya.
Ia menjelaskan pemerintah daerah seharusnya bertindak sebagai pengawas, bukan menjadi pihak yang menutup mata terhadap kerusakan yang dilakukan korporasi.
Sementara itu, pihak perusahaan yang dikonfirmasi media ini, belum memberikan keterangan hingga liputan ini ditayangkan.
Penulis: Randi Ardiansyah
Komentar