Kabar Kendari – Banjir Kendari kembali melanda sejumlah wilayah di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) setelah hujan mengguyur selama beberapa hari terakhir. Sedikitnya tujuh kecamatan terendam banjir sejak Sabtu, 9 Mei 2026.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari mencatat sebanyak 797 rumah terdampak banjir, dengan total 3.517 jiwa ikut merasakan dampaknya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan pemerintah akan memberi perhatian serius terhadap persoalan banjir yang terus berulang tersebut. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra hingga pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka panjang.
“Kami akan terus berada di lapangan untuk membantu warga serta mencari solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang saat hujan turun,” kata Siska saat meninjau lokasi banjir, Minggu, 10 Mei 2026.
Banjir yang kembali terjadi di Kota Kendari dinilai tidak bisa lagi dipandang semata sebagai dampak cuaca ekstrem. Persoalan lingkungan dan tata ruang disebut menjadi faktor penting yang memperparah kondisi banjir.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sultra, Andi Rachman, menilai banjir besar yang melanda Kendari menunjukkan daya dukung dan daya tampung ekologis kota semakin menurun.
“Jauh sebelum banjir besar terjadi, kami telah berulang kali mengingatkan pemerintah kota bahwa tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akan semakin berat. Sayangnya, berbagai persoalan ekologis belum dijadikan peringatan serius dalam arah pembangunan kota,” ujar Andi, Senin, 11 Mei 2026.
Menurutnya, sedimentasi daerah aliran sungai (DAS), pembangunan perumahan, serta alih fungsi ruang yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan telah memperbesar risiko banjir di Kota Kendari.
Ia menjelaskan, ruang resapan air terus berkurang sementara kawasan permukiman semakin meluas. Kondisi tersebut membuat air hujan sulit terserap dan akhirnya memicu genangan hingga banjir di berbagai titik.
Karena itu, WALHI Sultra mendesak Pemerintah Kota Kendari segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana hingga evaluasi pembangunan yang dinilai mengabaikan keselamatan ekologis.
“Banjir hari ini adalah alarm krisis lingkungan dan tata ruang yang tidak boleh terus diabaikan,” tegasnya.
Redaksi
Komentar