Kabarkendari.id – Seorang wanita di Kendari, Sulawesi Tenggara, berinisial MS (34), melaporkan RSUD Bahteramas ke Ombudsman Sultra karena diduga terjadi kesalahan prosedur dalam operasi pengangkatan saluran kandungannya. Laporan ini diajukan oleh suaminya, B (34), pada Juni 2024. MS mengaku operasi yang seharusnya hanya mengangkat saluran kandungan sebelah kanan ternyata juga mengangkat saluran sebelah kiri tanpa persetujuan, sehingga dirinya kehilangan kemampuan untuk memiliki anak secara normal.
MS menjelaskan bahwa pada awal 2024, ia dan suaminya sering melakukan pemeriksaan kesehatan kandungan di Kendari dan Makassar. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan masalah pada saluran kandungan sebelah kanan, dan MS disarankan untuk menjalani operasi pengangkatan saluran tersebut. Pada 19 Maret 2024, ia masuk ke RSUD Bahteramas untuk menjalani persiapan operasi. Karena kondisinya tidak memungkinkan, operasi dijadwalkan ulang pada 2 April 2024.
Sebelum operasi, pada 1 April, MS dan suaminya menandatangani persetujuan tindakan medis yang menyatakan bahwa hanya saluran kandungan sebelah kanan yang akan diangkat. Namun, setelah operasi selesai, MS mendapat kabar bahwa dokter juga mengangkat saluran kandungan sebelah kiri tanpa persetujuan.
“Seharusnya hanya yang diangkat sebelah kanan, sesuai rekomendasi dokter dan persetujuan yang sudah kami tanda tangani. Tapi mereka malah mengangkat saluran sebelah kiri juga, tanpa izin kami,” ujar MS dengan kecewa.
Akibat tindakan ini, MS kehilangan kesempatan untuk melahirkan secara normal dan mengalami depresi. Harapannya untuk memiliki anak secara biologis kini sirna. “Saya benar-benar hancur. Harapan kami untuk memiliki anak hilang begitu saja. Saya sangat tertekan,” tuturnya.
Setelah operasi, MS dan suaminya meminta penjelasan dari pihak RSUD Bahteramas. Namun, pihak rumah sakit menyatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) dan telah mendapatkan izin dari keluarga. “Mereka bilang sudah sesuai SOP dan ada izin dari keluarga, tapi mana buktinya? Kami hanya setuju untuk pengangkatan sebelah kanan,” tegas MS.
Tidak puas dengan penjelasan pihak rumah sakit, MS dan suaminya melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Mereka menyampaikan dua hal: dugaan kesalahan prosedur dalam pengangkatan saluran kandungan dan kurangnya informasi kepada keluarga terkait tindakan operasi yang dilakukan.
Menanggapi laporan ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima aduan dari MS dan akan segera melakukan pemeriksaan. “Kami sudah menerima aduan terkait dugaan kesalahan prosedur di RSUD Bahteramas, dan kami akan segera meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Pihak RSUD Bahteramas juga memberikan tanggapan resmi melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Bahteramas, Hasmudin. Ia menyebutkan bahwa kasus ini telah ditangani oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK), sehingga pihak rumah sakit tidak dapat memberikan banyak komentar.
“Kasus ini sudah ditangani oleh MKEK. Mengenai kasus ini, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena itu sudah menjadi kewenangan MKEK untuk menentukan apakah tindakan tersebut sesuai dengan SOP atau tidak, serta apakah sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan,” kata Hasmudin.
Ia menyebutkan bahwa keputusan terkait apakah operasi yang dilakukan telah sesuai prosedur atau melanggar etika kedokteran kini sepenuhnya berada di tangan MKEK.
Kasus ini menarik perhatian publik, terutama terkait hak-hak pasien dalam mendapatkan informasi yang jelas sebelum menjalani tindakan medis. Ombudsman diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait kasus ini dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Redaksi: Yuli Z.
Komentar