Kabar Kendari – PT Palmina Adhikarya Sejati (PALMINA) mengeluarkan pengumuman sekaligus peringatan agar para pihak tidak melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan status kepemilikan saham PT Bososi Pratama, sebuah perusahaan tambang nikel.
Saat ini PT Palmina tengah mengajukan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum terhadap sejumlah pihak. Proses pemeriksaan berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mks. tanggal 23 Juli 2024.
Para pihak yang ddigugat yakni tergugat I Jason Kariatun, tergugat II Hendra, Tergugat III Andi Uci Abdul Hakim, Tergugat IV Menteri Hukum dan HAM RI C.q. Direktur Jenderal AHU C.q. Direktur Badan Usaha. Kemudian, turut tergugat I PT. Bososi Pratama, turut tergugat II Charles, S.H., M.Kn, turut tergugat III Syarifuddin Thyseen.
Direktur PT Palmina Adhikarya Sejati, Afandi membeberkan, dasar gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang diklaim merugikan PALMINA sebagai pemegang saham PT Bososi Pratama.
Perbuatan melawan hukum dimaksud, kata Afandi, antara lain sengaja menciptakan suatu perkara perdata di Pengadilan, yang kini telah diputus dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 269 PK/Pdt/2024 tanggal 24 April 2024 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1280 K/Pdt/2023 tanggal 27 Juli 2023.
Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 287/Pdt/2022/PT. Mks tanggal 5 Oktober 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 280/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 12 April 2022.
“Dimana putusan tersebut telah menghilangkan hak-hak hukum PALMINA sebagai pemegang saham PT, Bososi Pratama. Sementara PALMINA sendiri bukan pihak dalam putusan dan memang sengaja tidak disertakan, ” kata Afandi.
Berdasarkan, Putusan Peninjauan Kembali No. 269 PK/Pdt/2024 tanggal 24 April 2024 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1280 K/Pdt/2023 tanggal 27 Juli 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 287/Pdt/2022/PT. Mks tanggal 5 Oktober 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 280/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 12 April 2022 telah dipakai sebagai dasar untuk menghalang-halangi dan atau menghilangkan hak-hak PALMINA sebagai pemegang saham.
“Dan, telah dipakai sebagai dasar untuk mengalihkan saham kepada pihak lain yang patut diduga adalah satu komplotan dan mengubah susunan pengurus dengan mempergunakan akta yang patut diduga adalah palsu/tidak benar,” lanjut Afandi.
Ia juga menyesalkan sikap Direktur Badan Usaha yaitu Santun M Siregar yang diduga telah menghapus status kepemilikan saham PT Palmina dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Padahal, menurutnya, yang bersangkutan mengetahui perihal adanya sengketa hukum yang sedang berlangsung.
Demi menghindari semakin rumitnya persoalan hukum, pihaknya mengeluarkan pengumuman sekaligus peringatkan kepada khalayak ramai dan semua pihak.
“Kami minta agar tidak melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan saham- saham PT Bososi Pratama yang sedang dalam sengketa, termasuk mengalihkan, menjual, membeli dan menjaminkan, ” tegasnya.
Kemudiam, sambungnya, tidak melakukan rapat-rapat umum pemegang saham dengan tujuan memberikan persetujuan terhadap tindakan korporasi, termasuk untuk merubah anggaran dasar perseroan, merubah susunan Direksi dan Komisaris.
Selanjutnya, tidak memberikan ijin dan/atau persetujuan dan/atau menerima laporan dan/atau melakukan tindakan apapun terkait adanya perubahan dalam perseroan PT. Bososi Pratama.
“Palmina dengan ini mencadangkan hak-haknya untuk melakukan tuntutan hukum kepada pihak manapun tanpa kecuali yang diyakini telah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap terjadinya pelanggaran hukum yang berkelanjutan yang telah sangat merugikan Palmina, ” pungkasnya.
Redaksi: Yuli Z.
Komentar