Pelantikan Rektor Unsultra di Tengah Sengkarut Tata Kelola

Kabarkendari.id – Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) memasuki babak kepemimpinan baru. Dr. Eng. Jamhir Safani, S.Si., M.Si., resmi dilantik sebagai Rektor Unsultra periode 2026–2030 dalam prosesi yang digelar di pelataran Rektorat Unsultra, Jumat (23/1/2026). Pada kesempatan yang sama, Saprudin juga diambil sumpahnya sebagai Direktur Pascasarjana Unsultra.

Pelantikan tersebut berlangsung di tengah dinamika internal yayasan yang belakangan menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh Sulawesi Tenggara hadir dalam agenda itu, antara lain mantan Gubernur Sultra sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Unsultra, Nur Alam, serta mantan Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata.

Dalam sambutannya, Nur Alam menegaskan bahwa pelantikan rektor dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyebut proses tersebut telah melalui konsultasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Makassar pada 6 Januari 2026, menyusul polemik yang mengemuka terkait perubahan akta yayasan.

“Pelantikan ini sah secara hukum dan telah dikonsultasikan dengan LLDikti. Langkah ini diambil setelah muncul persoalan terkait akta yayasan yang dinilai dibajak oleh pihak tertentu,” ujar Nur Alam di hadapan tamu undangan dan mahasiswa.

Usai dilantik, Jamhir Safani mengungkapkan bahwa persoalan keuangan menjadi agenda mendesak yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, akses keuangan kampus sempat terhambat dan berdampak langsung pada operasional universitas, termasuk pembayaran gaji dosen dan tenaga kependidikan.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak perbankan, termasuk Bank BTN dan Bank BNI, untuk membuka blokir rekening dan mengurus spesimen baru. Ini mendesak karena menyangkut kesejahteraan sivitas akademika,” kata Jamhir.

Selain pemulihan aspek keuangan, Jamhir menargetkan normalisasi aktivitas akademik, mulai dari persiapan penerimaan mahasiswa baru hingga keberlangsungan Tridharma Perguruan Tinggi. Ia juga meminta mahasiswa tidak terlarut dalam konflik kelembagaan yang tengah berlangsung.

“Mahasiswa seharusnya tetap fokus pada proses belajar. Yayasan yang menaungi Unsultra adalah entitas yang diakui secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Unsultra, Dr. Oheo Kaimuddin, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola sebagai prasyarat utama pengembangan kampus. Menurutnya, kepemimpinan baru diharapkan mampu membangun sistem distribusi anggaran yang adil serta mendorong riset yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jika tata kelola dibenahi dan riset berjalan baik, reputasi universitas akan terbentuk secara alami. Unsultra harus menjadi magnet karena kualitas, bukan sekadar promosi,” kata Oheo.

Pelantikan ini sekaligus menjadi penanda upaya stabilisasi kelembagaan Unsultra di tengah tarik-menarik kepentingan yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Ke depan, kepemimpinan baru akan diuji bukan hanya oleh capaian akademik, tetapi juga oleh kemampuan meredam konflik dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi tersebut.

Redaksi