Mubes Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia 2025 Kukuhkan PYM Apua Mokole Alfian Pimpie sebagai Raja Sah

BOMBANA, KABARKENDARI.ID – Dalam upaya memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional dan menjaga keutuhan adat, Perangkat Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Selasa, 10 Juni 2025. Acara ini berlangsung khidmat di Rumah Adat Moronene Rumbia (Raha Mpu’u), Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Musyawarah besar tersebut menjadi tonggak penting dalam merawat nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus menjawab dinamika internal yang sempat memicu polemik di masyarakat adat Moronene. Dihadiri oleh Raja Moronene-Pauno Rumbia VII, Paduka Yang Mulia (PYM) Apua Mokole Alfian Pimpie, serta sejumlah tokoh adat lintas wilayah, Mubes ini menghasilkan lima keputusan penting yang mempertegas struktur dan mekanisme adat Moronene Keuwia-Rumbia.

Lima Keputusan Adat Penting dari Mubes Moronene 2025

1. Lembaga Adat Kerajaan Moronene Keuwia (LAKM-Keuwia) Dinyatakan Sah
   LAKM-Keuwia ditegaskan sebagai lembaga adat resmi dan sah, didukung oleh Akta Notaris Nomor 06 tanggal 23 Oktober 2017. Penegasan ini dilakukan untuk meluruskan berbagai klaim sepihak yang dinilai dapat melemahkan legitimasi adat.

2. LAM Bukan Bagian dari LAKM-Keuwia
   Mubes menyepakati bahwa Lembaga Adat Moronene (LAM) bukan bagian dari LAKM-Keuwia, guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperjelas struktur organisasi adat.

3. Penolakan Terhadap Upaya Perpecahan
   Seluruh perangkat adat menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk upaya memecah belah keluarga besar Moronene. “Kami tidak menghendaki perpecahan. Adat adalah pemersatu, bukan pemecah,” tegas Mokole Gufron Kapita saat membacakan hasil musyawarah.

4. Mekanisme Penggantian Raja Dipertegas
   Raja Moronene-Pauno Rumbia hanya dapat diganti karena tiga alasan: wafat, terbukti melakukan tindakan amoral, atau mengundurkan diri secara sah. Mekanisme ini menjaga kesinambungan kepemimpinan adat sesuai warisan leluhur.

5. PYM Apua Mokole Alfian Pimpie Ditetapkan Sebagai Raja Sah
   Musyawarah secara resmi mengukuhkan PYM Apua Mokole Alfian Pimpie sebagai Raja Moronene Keuwia-Rumbia yang sah dan diakui secara adat maupun struktural oleh seluruh komponen masyarakat adat.

Penegasan terhadap Isu Pencopotan Raja

Menanggapi isu pencopotan dirinya yang sempat mencuat, PYM Alfian Pimpie menyampaikan bantahan tegas. Ia menyatakan bahwa wacana tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum adat Moronene.

“Segala bentuk pencopotan yang tidak melalui mekanisme adat yang sah adalah inkonstitusional secara adat. Itu mencederai warisan leluhur kami,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa keputusan LAM yang diketuai oleh Yunus N.L tidak dapat dibenarkan secara adat karena tidak melalui proses musyawarah yang sah serta tidak mewakili suara keluarga besar Moronene.

“Kami, para Mokole dan perangkat adat, tidak mengakui keputusan tersebut. Satu-satunya Raja Moronene-Pauno Rumbia VII yang sah adalah saya,” tandasnya.

Adat Sebagai Roh Kehidupan

Musyawarah Besar ini menjadi simbol kedewasaan masyarakat adat dalam merawat warisan leluhur dan menyelesaikan konflik tanpa mengorbankan nilai-nilai persaudaraan. Peneguhan PYM Alfian Pimpie sebagai raja sah juga menjadi bukti bahwa adat masih menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi tantangan zaman.

“Adat bukan sekadar simbol, ia adalah roh dalam kehidupan kami. Dan roh itu tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok,” tutup Mokole Gufron Kapita.

Redaksi