Kendari, Kabarkenri.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp 3.306.496,18 atau naik 7,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 110.3.3.1/581 tertanggal 24 Desember 2025.
Dengan penyesuaian itu, UMP Sulawesi Tenggara meningkat Rp 232.944,48 dari UMP 2025 yang sebesar Rp 3.073.551,70. Penetapan UMP dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyatakan, penyesuaian upah minimum dimaksudkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan iklim investasi di daerah.
Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor pertambangan dan konstruksi.
UMSP sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan sebesar Rp 3.373.843,20 atau meningkat 8,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun UMSP sektor konstruksi ditetapkan sebesar Rp 3.437.546,64 atau naik 7,02 persen dari tahun 2025.
Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Infografis UMP Sultra 2026
UMP Sulawesi Tenggara 2026 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara diwajibkan menyesuaikan pembayaran upah sesuai ketetapan tersebut.
Penetapan UMP dan UMSP 2026 mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan.
Selain itu, Gubernur Sulawesi Tenggara juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di sejumlah daerah.
UMK Kabupaten Konawe Utara ditetapkan sebesar Rp 3.510.505,70, UMK Kabupaten Kolaka Rp 3.688.130,26, dan UMK Kota Kendari sebesar Rp 3.516.070,42.
Sementara itu, UMSK sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kolaka ditetapkan sebesar Rp 3.713.476,49 dan sektor konstruksi sebesar Rp 3.844.359,65.
Redaksi
Komentar