Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, bahwa kebijakan kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.
Kebijakan Kelautan Indonesia sesuia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, berfungsi sebagai: a) pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, dan b) acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudukan Poros Maritim Dunia.
Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia adalah bukan hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim.
Langkah selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa Indonesia berada melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. Untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa lndonesia. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pilar kedua: Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Harapan
Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu: (a) Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan; (b) terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal; (c) Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh; (d) Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut; (d) Terlaksananya tata kelola kelautan yang baik; (e) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata; (f) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing; (g) Terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal; (h) Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut; (i) Terlaksananya pelindungan lingkungan laut; (j) Terlaksananya diplomasi maritim; dan (k) Terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan, perlu disusun strategi pelaksanaan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kelautan di berbagai bidang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan.
Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) wawasan nusantara; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi biru; (4) pengelolaan terintegrasi dan transparan; (5) partisipasi; dan (6) kesetaraan dan pemerataan.
Fakta
Menjaga dan mengelola sumber daya laut adalah tugas penting yang melibatkan berbagai aspek dari ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktek lapangan. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa pentingnya upaya global untuk mengelola dan menjaga sumber daya laut secara efektif untuk memastikan kesejahteraan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa depan.
1. Perampasan Ruang Laut
Miftachul Choir yang berbicara melalui siaran dalam jaringan (daring) pada Rabu (31/10/2023), menjelaskan kalau pemerintah terbukti sudah mendukung secara penuh upaya perampasan laut dari nelayan dan masyarakat pesisir. Padahal, kedua aktor utama di pesisir tersebut selama ini sangat menggantungkan kehidupan mereka kepada laut dan segala sumber daya alamnya. Mereka dirampas melalui kebijakan keterbukaan pasar, zonasi, dan rencana penangkapan ikan berbasis kuota.
Bukti nyata bahwa aksi perampasan laut adalah tingkat pemanfaatan ikan sudah mencapai over eksploitasi, dan masyarakat pesisir harus menerima fakta tergusur di wilayah kekuasaan mereka karena pembangunan. Kemudian, nelayan tradisional juga dipaksa harus bisa hidup secara berdampingan dengan industri raksasa yang mengoperasikan kapal-kapal perikanan bertonase besar, serta tidak adanya keterlibatan secara substansial dari masyarakat pesisir dan nelayan tradisional untuk kebijakan penting.
2. Privatisasi Sumberdaya Perikanan sebagai Indikasi Perampasan Laut
Pemerintahan melawan arah dari kebijakan sebelumnya yang dinilai sudah berhasil. Kebijakan tersebut, tidak lain adalah berbagai pelarangan yang bertujuan untuk menjaga laut dan ekosistemnya tetap sehat. Beberapa kebijakan berupa pelarangan itu sudah dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat Susi Pudjiastuti mulai menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Termasuk, larangan penggunaan kapal perikanan eks-asing dengan ukuran lebih dari 150 gros ton (GT) untuk menangkap ikan di Indonesia. Kemudian, dilakukan juga pelarangan menggunakan alat penangkapan ikan (API) tidak ramah lingkungan seperti cantrang, dan juga pelarangan alih muatan (transhipment) kapal di tengah laut atau tanpa berhenti di pelabuhan terdekat dari pusat penangkapan ikan. Kebijakan berikutnya, adalah ditetapkannya industri perikanan ke dalam daftar negatif investasi (DNI) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bentuk peringatan bahwa industri tersebut sudah sangat jauh dari koridor investasi yang sehat dan benar.
Lalu, pemberantasan seluruh kegiatan penangkapan ikan dengan cara ilegal, tidak dilaporkan, dan melanggar regulasi (IUUF) dilakukan melalui kebijakan penenggelaman kapal dan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan dan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115. Semua kebijakan tersebut dinilai sudah memberi kontribusi positif pada pemulihan laut di Indonesia, karena saat itu stok ikan mengalami peningkatan, dan kegiatan IUUF (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) mengalami penurunan.
Akan tetapi, walau sudah berkontribusi positif, pemerintah justru memilih untuk tidak melanjutkan dan malah mencabut semuanya melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Kebijakan yang dibatalkan, salah satunya adalah Peraturan Menteri KP 26/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Kemudian, pelarangan aktivitas alih muatan kapal di tengah laut juga dibatalkan. Kebijakan tersebut sebelumnya ditegaskan dilarang melalui Permen KP 26/2014 yang merupakan regulasi Perubahan Kedua atas Permen KP 30/ 2012. Kebijakan lain yang dicabut, adalah penanaman modal asing (PMA) pada sektor perikanan tangkap yang kembali diperbolehkan setelah UUCK disahkan. Setelah itu, kapal-kapal perikanan berukuran di atas 30 GT langsung bertambah banyak dan tingkat eksploitasi laut akhirnya meningkat.
Solusi
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam kebijakan Poros Maritim Dunia, yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut. Solusi utama yang dapat diimplementasikan dalam rangka mengoptimalkan pilar kedua Poros Maritim Dunia adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairannya untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran laut, dan kerusakan habitat laut. Penggunaan teknologi seperti satelit dan drone bisa meningkatkan efektivitas pengawasan. Kerja sama internasional, seperti yang dilakukan dengan Interpol dan ASEAN, juga penting untuk mengejar pelaku kejahatan lintas negara.
Disamping itu beberapa solusi lain, yaitu:
1. Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan: Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sangat penting. Hal ini termasuk pembatasan kuota penangkapan ikan, perlindungan spesies yang terancam punah, dan rehabilitasi ekosistem laut yang rusak. Kebijakan ini dapat didukung oleh penelitian ilmiah yang solid untuk menentukan praktik terbaik yang dapat mendukung keberlanjutan sumber daya laut.
2. Pengembangan Ekonomi Biru: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan seperti angin dan gelombang laut. Kebijakan ini harus dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut adalah kunci untuk mendukung kebijakan poros maritim. Program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat melibatkan sekolah, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyebarkan informasi tentang cara-cara menjaga laut dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
4. Kerjasama Regional dan Global: Indonesia dapat memperkuat kerjasama regional dan global dalam mengelola dan menjaga sumber daya laut. Melalui forum-forum seperti ASEAN, APEC, dan konvensi-konvensi PBB seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), Indonesia bisa berbagi praktik terbaik, mendapatkan dukungan teknis dan finansial, serta memperkuat posisi tawarnya dalam isu-isu maritim global.
5. Investasi dalam Riset dan Teknologi: Investasi dalam riset ilmiah dan pengembangan teknologi untuk eksplorasi dan konservasi laut dapat mendukung pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif. Teknologi baru dalam pemantauan laut, seperti penginderaan jauh, dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang bisa menunjukkan adanya pelanggaran atau kerusakan ekosistem. ***
Penulis: Munirwan Zani
Komentar