KABAR KENDARI – Anggota Komisi IV DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR dan kolaborasi lintas sektor dalam memperluas kapasitas hilirisasi serta ekspor komoditas pertanian daerah.
Hal tersebut disampaikan Jaelani saat menghadiri pelepasan ekspor tepung tapioka ke Tiongkok dan minyak kelapa ke Malaysia di Kendari pada 10 September 2026.
Berdasarkan data Badan Karantina Indonesia, ekspor tapioka sepanjang 2026 telah mencapai 600 ton (Rp4,9 miliar), sedangkan minyak kelapa mencapai 125 ton (Rp3,6 miliar).
Sebagai legislator Komisi IV yang membidangi pertanian dan pangan, Jaelani menyoroti kontribusi strategis sektor pertanian yang menyumbang 23 persen terhadap PDRB Sultra—mengungguli sektor pertambangan (21 persen) dan perdagangan (20 persen).
“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Sultra. Tugas pengawasan kami di DPR adalah memastikan anggaran dan kebijakan pemerintah benar-benar berfokus pada penguatan sektor ini,” ujar Jaelani.
Dalam fungsi pengawasannya, Jaelani memberikan catatan kritis terhadap keterbatasan sarana pengujian mutu produk ekspor di daerah. Salah satu yang menjadi sorotan utamanya adalah kondisi laboratorium Badan Karantina Sulawesi Tenggara.
“Fasilitas laboratorium Karantina Sultra masih sangat minim karena dibangun sejak tahun 1981. Padahal, pemenuhan standar mutu dan jaminan kualitas adalah kunci utama agar produk kita menembus pasar internasional. Kami di Komisi IV akan mengawal dan memperjuangkan alokasi anggarannya pada APBN 2027,” tegasnya.
Penguatan fasilitas karantina dinilai mendesak mengingat tingginya potensi pasar luar negeri. Tiongkok kawasan utara (Dalian, Shenyang, Dandong) mencatat permintaan tapioka mencapai 600–1.300 ton per bulan. Namun, Sultra saat ini baru mampu memenuhi sekitar 300 ton per bulan akibat keterbatasan pasokan bahan baku ubi kayu di tingkat petani.
Menanggapi tantangan pasokan dan keterbatasan fasilitas tersebut, Jaelani menekankan pentingnya sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha. Menurutnya, pembenahan ekosistem pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Apapun isunya, kolaborasi itu yang paling penting. Pengembangan ekspor harus terintegrasi dari hulu ke hilir—mulai dari peningkatan produktivitas petani, fasilitas pengawasan karantina, hingga industri pengolahan,” kata Jaelani.
Jaelani mengapresiasi jajaran Karantina Sultra yang tetap memberikan pelayanan optimal meski dalam keterbatasan. Ia optimistis, lewat pengawasan anggaran yang tepat dan kolaborasi yang erat, Sultra mampu mencetak volume ekspor yang lebih besar serta meningkatkan kesejahteraan para petani tempatan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan pengembangan ekspor harus dibarengi dengan upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas daerah. Menurutnya, potensi pertanian Sultra harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Ia menilai ekspor komoditas pertanian menjadi salah satu bukti bahwa produk Sultra memiliki peluang untuk masuk ke pasar internasional apabila didukung dengan pengelolaan, pengolahan dan standar yang baik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Karantina Indonesia H. Abdul Kadir Karding mengatakan pelepasan ekspor tersebut merupakan momentum awal dari upaya membangun ekspor Sultra dalam skala yang lebih besar.
“Momentum ekspor hari ini hanyalah upaya awal dari rencana dan upaya pemerintah daerah khususnya untuk mengembangkan ekspor dengan kuantitas besar,” kata Karding.
Menurutnya, potensi komoditas seperti tapioka cukup besar untuk dikembangkan. Karena itu, penguatan ekspor juga harus diikuti pembangunan hilirisasi di daerah agar komoditas pertanian tidak berhenti sebagai bahan baku, tetapi dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.
Karding menegaskan Badan Karantina siap mendukung proses tersebut melalui pelayanan karantina, pengawasan serta pemenuhan persyaratan dan standar komoditas yang akan dikirim ke negara tujuan.a
Komentar