Olahraga

PERBATI Tegaskan Polemik Tinju Porprov Sultra 2026 Bukan Dualisme, tetapi Legal Standing

Ketua Pengprov PERBATI Sultra, Arwin, SM., MM. Dok: Istimewa.

KABARKENDARI – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara pada Desember 2026, Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) Sulawesi Tenggara mengingatkan pentingnya memastikan legalitas organisasi yang akan menjadi penyelenggara cabang olahraga (cabor) tinju amatir.

Imbauan tersebut ditujukan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sultra dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sultra agar penyelenggaraan kompetisi berjalan sesuai koridor regulasi keolahragaan nasional maupun internasional.

PERBATI Sultra menegaskan, penyampaian tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pihak KONI maupun Dispora. Sebaliknya, langkah itu merupakan bentuk perhatian agar seluruh proses penyelenggaraan Porprov memiliki dasar administrasi dan legalitas yang jelas.

Ketua Pengprov PERBATI Sultra, Arwin, SM., MM, mengatakan pihaknya telah menyampaikan tiga surat resmi kepada Ketua KONI Sultra, Kepala Dispora Sultra, dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Dalam surat tersebut, PERBATI mempertanyakan legalitas Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) untuk menjalankan pembinaan dan menyelenggarakan pertandingan tinju amatir.

Tergiur Nilai Fantastis Duit Tambang, Sirajuddin Nekat Jual Ore Nikel Fiktif

Menurut Arwin, persoalan ini berkaitan dengan perubahan tata kelola tinju amatir internasional, menyusul tidak diakuinya International Boxing Association (IBA) oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan hadirnya World Boxing sebagai federasi internasional yang diakui IOC.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap organisasi tertentu. Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kepastian legalitas dan pengakuan organisasi. Kami berharap KONI dan Dispora dapat memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum menentukan penyelenggara cabor tinju amatir pada Porprov,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) Sulawesi Tenggara

Sementara itu, Sekretaris Pengprov PERBATI Sultra, Jamrin Dani, S.Pd., M.Pd, menegaskan bahwa persoalan tinju amatir Indonesia perlu dipahami berdasarkan ketentuan organisasi dan regulasi yang berlaku.

Ia menilai, penyebutan adanya dualisme antara tinju amatir nasional dan internasional merupakan pemahaman yang keliru apabila tidak didasarkan pada struktur pengakuan organisasi yang sah.

Menurut PERBATI, dalam tata kelola tinju amatir yang berada dalam pengakuan World Boxing dan IOC, legal standing organisasi tinju amatir Indonesia berada pada PERBATI, baik dalam konteks nasional maupun hubungan internasional.

Kepala Basarnas Paparkan Model Tata Kelola Tim USAR untuk Penuhi Standar PBB

“Perlu dipahami bahwa persoalannya bukan dualisme tinju amatir Indonesia. Jangan sampai muncul pemahaman seolah-olah ada tinju amatir versi nasional dan versi internasional. Yang harus dilihat adalah organisasi mana yang memiliki pengakuan dan legal standing sesuai regulasi. Dalam hal ini, PERBATI merupakan organisasi yang memiliki pengakuan dari World Boxing dan KOI,” jelas Jamrin.

Ia juga mengingatkan bahwa anggapan PERTINA merupakan organisasi tinju amatir nasional, sedangkan PERBATI hanya organisasi internasional, merupakan pemahaman yang tidak tepat menurut perspektif regulasi dan struktur pengakuan yang menjadi dasar keberatan PERBATI.

Dari sisi pembinaan, Pelatih Pengprov PERBATI Sultra, Jaya L. Goga, berharap polemik organisasi tidak sampai berdampak terhadap masa depan atlet.

Menurutnya, atlet harus mendapatkan kepastian mengenai organisasi yang menaungi, sistem kompetisi, serta pengakuan terhadap prestasi yang mereka raih.

“Jangan sampai atlet menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi dan legalitas organisasi. Mereka sudah berlatih dan mempersiapkan diri. Karena itu, kami berharap Porprov menjadi ruang kompetisi yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap masa depan atlet,” katanya.

Melalui surat resminya, PERBATI Sultra meminta KONI dan Dispora melakukan verifikasi terhadap legalitas organisasi yang akan menyelenggarakan cabor tinju amatir pada Porprov 2026.

PERBATI juga meminta agar penyelenggaraan tinju amatir dilaksanakan oleh organisasi yang memiliki dasar pengakuan dan legal standing sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menghindari persoalan administrasi yang berpotensi memengaruhi status prestasi atlet.

Kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra, PERBATI meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rangka pengawasan tata kelola penyelenggaraan olahraga di daerah.

Arwin menegaskan, pihaknya tetap membuka ruang koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan olahraga di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, tujuan utama yang harus dikedepankan bukan kepentingan organisasi, melainkan keberlangsungan pembinaan dan perlindungan atlet tinju amatir.

“Harapan kami sederhana, Porprov Sultra 2026 dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai regulasi. Jangan sampai atlet menjadi korban dari persoalan legalitas yang sebenarnya bisa diklarifikasi sejak awal,” tutupnya.

Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *