Kabar Kendari – Polemik kursi La Ode Tariala saat pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara terus memicu gejolak internal partai. Kader senior NasDem Sultra, Jurni, menyebut penjelasan pengurus DPW terkait posisi duduk Ketua DPRD Sultra itu sebagai “kebohongan publik”.
Peristiwa tersebut terjadi dalam Rakerwil DPW NasDem Sultra yang digelar di Hotel Claro Kendari pada Senin, 18 Mei 2026. Saat itu, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala terlihat duduk di barisan belakang, jauh dari deretan elite partai.
Sebelumnya, Sekretaris DPW NasDem Sultra Tahir Lakimi menyebut posisi duduk Tariala merupakan pilihan pribadi. Namun, pernyataan itu justru memicu kritik dari sejumlah kader internal.
Jurni menilai narasi yang dibangun pengurus DPW NasDem Sultra tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi memperburuk citra partai di mata publik.
“Kalau narasinya disebut pilihan pribadi, itu kebohongan publik. Semua kader melihat langsung bagaimana situasinya di lokasi Rakerwil,” kata Jurni, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, polemik tersebut bukan sekadar persoalan teknis penempatan kursi, melainkan menyangkut etika organisasi dan penghormatan terhadap kader senior yang masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sultra.
Ia menilai perlakuan terhadap La Ode Tariala memperlihatkan adanya upaya pengerdilan terhadap figur penting di internal NasDem Sultra.
“Kasihan NasDem kalau ada kader yang mempolitisasi persoalan seperti ini. Kader NasDem tidak bodoh melihat apa yang terjadi di Rakerwil,” ujarnya.
Jurni mengatakan kegaduhan yang muncul pasca-Rakerwil telah meluas hingga memantik komentar sejumlah tokoh di Sulawesi Tenggara. Ia menyebut cara panitia menjelaskan polemik tersebut justru memperkeruh situasi internal partai.
“Sekarang masyarakat sudah ribut, tokoh-tokoh di Sultra juga sudah berkomentar. Semua ini akibat tindakan panitia dan cara persoalan ini dijelaskan ke publik,” katanya.
Sebagai salah satu pendiri NasDem di Sultra, Jurni mengaku khawatir konflik internal yang dipertontonkan ke publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Ia pun meyakini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem akan turun tangan melakukan evaluasi terhadap kepengurusan DPW NasDem Sultra.
“Saya yakin DPP akan melakukan evaluasi. Karena situasi seperti ini tidak menguntungkan partai,” tegasnya.
Jurni juga menyinggung bahwa polemik internal serupa bukan kali pertama terjadi di tubuh NasDem Sultra. Menurut dia, DPP sebelumnya pernah melakukan evaluasi terhadap dinamika internal partai di daerah.
Selain itu, ia menilai alasan bahwa La Ode Tariala tidak terlibat dalam kepanitiaan Rakerwil tidak dapat dijadikan pembenaran atas perlakuan tersebut.
“Orang bodoh pun tahu kalau Tariala pasti tidak dilibatkan dalam kegiatan itu. Tapi bukan berarti harus diperlakukan seperti itu,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti persoalan Tariala, Jurni mengaku dirinya bersama sejumlah kader senior lain juga tidak mendapatkan tempat yang layak dalam kegiatan tersebut meski turut membantu pelaksanaan acara partai.
“Minimal kami duduk di belakang pejabat teras. Tapi ini bahkan kursi saja tidak disiapkan,” katanya.
Jurni turut mengkritik Sekretaris DPW NasDem Sultra Tahir Lakimi yang dinilai tidak memahami kultur organisasi dan sejarah perjuangan NasDem di Sulawesi Tenggara.
“Tahir Lakimi itu tidak pernah dikader di NasDem, tiba-tiba masuk jadi Sekretaris DPW. Dia tidak memahami apa itu gerakan perubahan,” ucapnya.
Ia menilai keberadaan orang-orang yang tidak memahami kultur organisasi di lingkaran pimpinan partai dapat merugikan NasDem Sultra secara politik.
Redaksi
Komentar