Kabarkendari.id – Setahun setelah memegang kendali pemerintahan Kota Kendari, Wali Kota Siska Karina Imran bersama Wakil Wali Kota Sudirman memilih melakukan refleksi terbuka. Refleksi itu diwujudkan melalui evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Ruang Samaturu, Balai Kota Kendari, Rabu (21/1/2026).
Evaluasi tersebut tidak berdiri sendiri. Ia dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Kendari mulai dari Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, hingga para camat. Penandatanganan ini menjadi penegasan komitmen birokrasi: kinerja aparatur harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di hadapan para pimpinan OPD, Siska menegaskan bahwa penilaian kinerja aparatur tidak boleh bersandar pada subjektivitas kepala daerah. Ukurannya harus jelas, berbasis regulasi, dan mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Penilaian kinerja aparatur harus berdasarkan aturan dan standar nasional, bukan berdasarkan keinginan pimpinan daerah,” ujar Siska.
Menurutnya, pada 20 Februari 2026 mendatang, genap satu tahun dirinya dan Sudirman memimpin Kendari. Selama periode itu, sejumlah indikator kinerja memang menunjukkan capaian yang melampaui target kementerian. Namun, capaian tersebut belum mencerminkan kondisi keseluruhan birokrasi.
“Secara akumulasi masih banyak yang belum memenuhi standar yang berlaku,” kata Siska.
Salah satu catatan penting dalam evaluasi ini adalah belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sejumlah OPD, baik pada level pimpinan maupun struktur paling bawah. Kondisi ini berdampak langsung pada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi indikator dasar pelayanan publik.
Dari delapan OPD yang menjadi fokus penilaian SPM, Kota Kendari sebelumnya berada di peringkat keenam secara nasional. Melalui percepatan, posisinya naik ke peringkat kedua. Meski demikian, Siska menilai capaian tersebut belum merata antar-OPD.
“Kenapa hanya beberapa OPD yang bisa mencapai 100 persen? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru 94 persen. Apa kendalanya?” ujarnya, mempertanyakan langsung.
Penjelasan datang dari perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menyebut belum tercapainya target disebabkan masih adanya anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kendari yang belum terdata dan belum mengenyam pendidikan.
Bagi Siska, jawaban itu justru mengarah pada persoalan mendasar, lemahnya sistem pendataan dan administrasi pemerintahan.
“Pemerintah itu adalah administrasi. Kalau administrasi tidak lengkap, pertanggungjawaban juga tidak akan selesai,” tegasnya.
Ia meminta seluruh OPD menjadikan tahun 2026 sebagai momentum pembenahan serius, terutama dalam pemenuhan indikator SPM. Kolaborasi lintas sektor melibatkan kecamatan, kelurahan, hingga peran Bunda PAUD dinilai penting untuk memastikan tidak ada warga yang tercecer dari layanan dasar.
Evaluasi ini, bagi Siska, bukan sekadar forum penilaian, melainkan pengingat bahwa kinerja birokrasi adalah wajah utama pemerintah di mata warga. Tanpa data yang rapi dan standar yang dijalankan konsisten, capaian administratif akan sulit berujung pada pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Redaksi
Komentar