Kabar Kendari – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memperkuat langkah percepatan pembangunan daerah melalui kerja sama pembiayaan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra). Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit pinjaman daerah di Tower Bank Sultra, Kendari, Jumat, 27/3/2026.
Bupati Konawe Utara Ikbar hadir langsung dalam penandatanganan tersebut, didampingi Ketua DPRD Herman Sewani, Sekretaris Daerah Safruddin, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Prosesi itu turut disaksikan notaris untuk memastikan aspek legalitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
Ikbar mengatakan pinjaman daerah ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk mendukung program prioritas pemerintah kabupaten. “Pembiayaan ini akan digunakan untuk mendanai 39 paket pekerjaan strategis, seperti pembangunan dan peningkatan jalan, trotoar, drainase, hingga sarana perkantoran dan fasilitas umum,” ujarnya dalam sambutan.
Ia menekankan, setiap proyek harus dirancang secara matang dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, ia meminta jajarannya memperhatikan aspek estetika dalam pelaksanaan pembangunan. “Kita ingin pembangunan tidak hanya fungsional, tetapi juga memperindah wajah Konawe Utara,” kata Ikbar.
Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana Diputra Abubakar menyatakan pihaknya siap mendukung pembiayaan tersebut sebagai bagian dari peran bank pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, skema pembiayaan telah disusun secara terukur dengan jangka waktu hingga 2028.
“Pencairan dana dilakukan bertahap sesuai progres pekerjaan di lapangan dan dilengkapi dokumen pendukung. Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Andri.
Kerja sama ini melanjutkan kemitraan yang telah terjalin sejak Konawe Utara dimekarkan pada 2007. Pemerintah daerah berharap pembiayaan tersebut dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing daerah.
Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan fiskal secara kreatif di tengah keterbatasan anggaran, dengan tetap menekankan akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat.
Redaksi
Komentar