Kabar Kendari – Dugaan penjualan ore nikel dari Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa PT Vale Indonesia Tbk ke Morowali tanpa melalui tender terbuka menuai sorotan.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang ESDM PB HMI, Munawir, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menelusuri mekanisme penjualan ore tersebut, termasuk dugaan potensi kerugian negara yang disebut-sebut mencapai triliunan rupiah.
Munawir mengatakan, persoalan yang perlu dibuka bukan hanya terkait pengiriman ore dari Pomalaa ke Morowali, tetapi juga mekanisme transaksi yang dilakukan.
Menurutnya, sejumlah hal perlu dipastikan, mulai dari proses tender, kadar ore yang dilelang, volume, harga transaksi, hingga pihak yang menjadi pembeli atau pemenang tender.
“Kalau benar ore IGP Pomalaa dijual dan dikirim ke Morowali tanpa tender, ini harus diperiksa. Publik perlu tahu kapan tender dilakukan, siapa pemenangnya, berapa volumenya, dan kadar berapa yang dilelang,” kata Munawir dalam keterangan kepada media ini, Jumat (18/9/2026).
Ia juga mempertanyakan kesesuaian antara spesifikasi ore yang dilelang dengan material yang dikirim ke Morowali.
“Kadar berapa yang dilelang dan kadar berapa yang dikirim ke Morowali? Apakah ore yang dikirim sesuai dengan spesifikasi dan volume yang ditenderkan? Semua itu harus dibuka berdasarkan dokumen,” tegasnya.
Munawir menilai informasi mengenai tata kelola penjualan ore di IGP Pomalaa perlu disampaikan secara transparan.
“Vale merupakan perusahaan terbuka atau Tbk. Karena itu, publik harus mendapatkan informasi yang transparan mengenai bagaimana ore dikelola dan dijual. Jangan sampai publik hanya mengetahui ore dimuat lalu dikirim ke Morowali, sementara mekanisme transaksinya tidak jelas,” ujarnya.
Ia meminta PT Vale memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum penjualan, mekanisme tender, pihak pembeli, kadar dan volume ore, harga transaksi, serta dasar pengiriman ore dari Pomalaa ke Morowali.
Selain itu, Munawir meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran maupun potensi kerugian negara.
“Kalau ada indikasi kerugian negara, KPK dan Kejaksaan Agung harus turun. Periksa seluruh dokumen dan aliran transaksinya. Jangan sampai persoalan seperti ini hanya menjadi polemik tanpa ada pemeriksaan yang transparan,” katanya.
Terkait angka kerugian negara yang disebut mencapai triliunan rupiah, Munawir menegaskan angka tersebut masih perlu dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan resmi.
Menurutnya, perhitungan harus memperhatikan volume ore, kadar, harga transaksi, kewajiban penerimaan negara, serta berbagai aspek lainnya.
“Yang penting sekarang adalah membuka datanya. Kalau memang sesuai aturan, buktikan dengan dokumen. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum,” tegas Munawir.
Di sisi lain, Munawir mengaku masih mempertanyakan dugaan adanya pengawalan aparat militer dalam pengiriman ore dari Pomalaa.
Ia mempertanyakan dasar dan peran aparat militer dalam proses pengiriman tersebut serta meminta persoalan itu turut diperjelas kepada publik.
Hingga berita ini ditulis, dugaan terkait mekanisme penjualan dan pengiriman ore tersebut masih berupa sorotan serta permintaan penelusuran dari PB HMI.
Pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran, termasuk potensi kerugian negara, tetap memerlukan pemeriksaan dan audit oleh pihak .
Redaksi
Komentar