Kabar Kandari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan penataan jabatan strategis dengan melantik sejumlah pejabat eselon II untuk mengisi posisi definitif, Senin (20/4/2026). Pelantikan yang dipimpin Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, di Aula Merah Putih ini menandai berakhirnya masa transisi di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu posisi yang menjadi sorotan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra. Andi Syahrir resmi dikukuhkan sebagai kepala dinas setelah sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt). Penetapan ini dinilai penting mengingat peran strategis Kominfo dalam mengelola arus informasi publik sekaligus mendorong transformasi digital pemerintahan.
Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pengisian jabatan secara definitif merupakan langkah untuk memperkuat struktur birokrasi sekaligus mempercepat kinerja pemerintahan daerah.
“Penataan ini bertujuan untuk memperkuat struktur birokrasi kita. Dengan pejabat yang sudah definitif, diharapkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Andi Sumangerukka.
Selain Andi Syahrir, sejumlah pejabat lain juga dilantik dalam jabatan definitif. Andrian dipercaya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dewi Rosaria Ami sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Wawan Arianto sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).
Perombakan juga menyentuh posisi strategis lainnya. Fadlansyah ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sultra dan sekaligus mengemban tugas sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, menggantikan Asrun Lio yang mengundurkan diri.
Di sisi lain, Rajulan dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, J. Robert bergeser menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dan Mustakim mengisi posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra setelah sebelumnya menjabat di Kabupaten Kolaka Timur.
Meski mencakup banyak posisi, penguatan di sektor komunikasi dan digitalisasi menjadi salah satu perhatian utama. Dengan status definitif, Andi Syahrir kini memiliki kewenangan penuh untuk mengakselerasi berbagai program, terutama dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan penguatan sistem komunikasi pemerintahan.
Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa dengan struktur baru yang lebih solid, tidak boleh ada lagi hambatan administratif dalam pelaksanaan program.
“Kita ingin seluruh perangkat daerah bergerak cepat, responsif, dan mampu menjawab ekspektasi masyarakat,” tandasnya.
Redaksi
Komentar